Padang | Sumbar bisa mencapai pertumbuhan 6,8 persen, asalkan fokus memberikan perhatian dan fasilitasi terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Sungguh kenaikan yang signifikan jika itu berhasil dicapai, karena saat ini pertumbuhan ekonomi Sumbar adalah 4,3 persen.
Optimisme itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal, S.Sos, saat menerima kunjungan Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH ke dinas tersebut, Selasa, 30 Januari 2024.
“Jika pemerintah daerah, perwakilan kementerian/lembaga yang ada di Sumbar, lembaga keuangan dan stakeholder terkait lainnya turut serta dalam upaya menumbuhkan 100.000 pelaku UKM Baru lalu diberikan pendidikan dan pelatihan teknis, bimtek lanjutan (magang) dan dibantu keberlanjutan usaha mereka, kita optimis pertumbuhan ekonomi Sumbar bisa mencapai 6,8 persen,” ujar Endrizal.
Pelaku usaha baru ini, kata Endrizal diambilkan sebanyak 25.000 orang dari kaum perempuan dan 75.000 orang dari milenial. Para milenial ini diambil dari kalangan mahasiswa dan siswa SMA/SMK sebanyak 25.000 orang dan milenial dari kabupaten/kota sebanyak 50.000 orang.
Milenial di kabupaten/kota yang sebanyak 50.000 orang ini diambil dari remaja masjid dan pondok pesantren sebanyak 9.090 orang dan 24 orang per kelurahan dari 230 kelurahan (atau totalnya 5.750 orang) serta 34 orang per nagari dari 1.035 nagari di Sumbar (atau totalnya 35.190 orang).
“Kepada mereka yang telah terpilih sebagai pelaku usaha baru ini kita verifikasi. Kita berikan bimbingan teknis, lalu mereka dimotivasi untuk melakukan kegiatan usaha. Setelah itu mereka diberikan pendidikan dan latihan teknis, diikutkan magang. Mereka yang sudah magang ini akan diberikan peningkatan mutu, packaging, marketing dan permodalan. Mereka inilah yang terus kita dorong untuk meraih penghasilan Rp2,1 miliar per tahun,” ujarnya optimis.
Endrizal menegaskan target penghasilan tersebut dapat direalisasikan pada 2027 nanti, saat inilah pertumbuhan 6,8 persen kita wujudkan. Dinas yang dipimpinnya tidak muluk-muluk dalam penentuan target ini. Sebab, dari target 100.000 pelaku usaha baru pada 2026, memasuki 2024 ini sudah ada 112.000 pelaku usaha baru.
Diakuinya optimisme ini semakin besar dengan adanya kebijakan dari BCA. “Pagi tadi, Bang Leo, saya mengikuti launching pojok UKM BCA, mewakili Gubernur Sumbar. Dalam kegiatan itu pihak BCA menginformasikan kebijakan KUR BCA sampai Rp100 juta tidak pakai agunan. Jika ada kendala, pihak dinas bisa memfasilitasinya,” ungkapnya.
Endrizal pun memberi penekanan bahwa bagian kredit BCA sudah diingatkan oleh pimpinannya untuk jangan pernah meminta agunan terhadap permohonan kredit hingga Rp100 juta. Artinya dengan kebijakan ini, pelaku usaha baru yang kita bentuk ini tidak akan kesulitan lagi dalam hal permodalan. Sehingga pinjaman tanpa agunan diharapkan semakin mempercepat realisasi target dinas yang dia pimpin.
“Ini sesuai dengan tema pertemuan kita ini tentang pelaksanaan undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM seperti yang Abang sampaikan tadi. Kami berharap dorongan dan fasilitasi Abang terhadap pencapaian target yang kami sampaikan. Kami juga hadirkan beberapa pelaku UMKM terkait fokus pertemuan kita hari ini,” katanya seraya ditambahkan penjelasan-penjelasan lainnya oleh para Kabid di lingkungan dinas itu.
Anggota Komite IV DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan Komite IV DPD RI menilai keberadaan UKM ini memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 61% dan sektor ini menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja. Karena dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM RI, terdapat penurunan penjualan alat peraga kampanye (APK) hingga 40-90 persen, sangat menarik sehingga perlu dilakukan kunjungan dalam rangka tugas pengawasan pelaksanaan undang-undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah difokuskan pada dampak Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menanggapi penyampaian Kepala Dinas Koperasi, Leonardy menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumbar dalam membina, melakukan pendampingan dan memberikan fasilitasi terhadap pelaku usaha di Sumbar. Pemerintah perlu hadir dalam mengupayakan agar pelaku UKM naik kelas bahkan bisa ekspor. Anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Dinas Koperasi dan UKM harusnya bertambah.
Patut diapresiasi upaya Pemerintah Sumbar lewat Dinas Koperasi dan UKM untuk melahirkan 100.000 pelaku usaha baru. Malah melebihi target. Apalagi hal ini tercapai dua tahun sebelum waktu yang ditetapkan yaitu 2026. “Pak Kadis tinggal menjaganya dan meningkatkannya menjadi pengusaha sukses. Menjadi milyarder sebagaimana pentahapan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPD RI lima kali berturut-turut dalam periode 2019-2024.
Leonardy juga menilai hasil yang dibawa Endrizal dari launching pojok UKM BCA itu sangat menggembirakan bagi pelaku usaha di Sumbar. “Kebijakan BCA ini langkah berani dari BCA yang perlu sekali kita apresiasi dan kita sosialisasikan. Ini lembaga perbankan pertama yang mau memberikan kredit usaha rakyat (KUR) Rp100 juta tanpa agunan. Sementara bank penyalur KUR lainnya untuk pinjaman Rp10 juta saja masih dimintakan juga jaminan tambahan berupa BPKB kendaraan bermotor,” ujar pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Sumbar periode 2004-2009.
Leonardy menyarankan agar Kepala Dinas Koperasi dan UKM juga mengupayakan Bank Nagari dan BRI juga memberlakukan kebijakan KUR tanpa agunan ini, karena kantornya ada hingga tingkat kecamatan. Selagi layak serta mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Sumbar maupun kabupaten/kota, Bank Nagari dan BRI setempat dapat memberikan KUR tanpa agunan. Mungkin dimulai untuk pinjaman kecil hingga Rp10 juta.
Leonardy pun menceritakan bagaimana bank sangat membantu usaha kontraktor yang dia laksanakan dulu beserta apa saja kiat yang dilakukan ketika mengajukan pinjaman. Sehingga tidak tergantung kepada pencairan termen pekerjaan dan dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. “Pelaku usaha harus berani mengajukan pinjaman ke bank untuk pengembangan usaha mereka. Pelaku usaha harus juga rajin berorganisasi agar mudah mendapatkan informasi atau dukungan lainnya,” ujarnya menyemangati pelaku usaha muda yang hadir.
Leonardy juga mengingatkan agar Dinas Koperasi dan UKM beserta OPD lainnya di Lingkungan Pemprov Sumbar untuk terus memperbanyak iven nasional untuk dilaksanakan di Sumbar. Karena terbukti banyaknya iven nasional berkontribusi besar terhadap pemasaran produk-produk UMKM Sumbar.
Para pelaku usaha kecil dan menengah yang dihadirkan Dinas Koperasi dan UKM Sumbar dalam pertemuan tersebut menyampaikan perhatian dinas terhadap mereka. Diberikan pelatihan, dibantu peralatan kerja, diikutkan pameran, dibantu pembuatan merek, label halal dan lainnya. Namun dalam memasarkan produk mereka tetap terkendala. Apalagi jika Dinas Koperasi dan UKM Sumbar tidak bisa lagi memfasilitasi mereka untuk ikut bazar, pameran seperti tahun-tahun sebelumnya.
Muhammad Fauzan, pelaku usaha Swid Digital Printing yang terkait dengan pesta demokrasi saat ini, pun mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan. Pada pemilu tahun 2019 dia bisa menghabiskan sampai 50 rol kanvas untuk spanduk, baliho, banner, umbul-umbul dan lainnya. “Saat ini pak, menghabiskan 5 rol kanvas saja susah,” ungkapnya.
Sementara Nurmelati Yunita dari RCM Printing mengungkapkan omzet dari baliho dan spanduk tidak terlalu jauh berkurang. Cuma dari sisi atribut kampanye lainnya seperti baju, kaos, pin dan pernak-pernik lainnya memang turun signifikan.
Perwakilan IPEMI Kota Padang, Fitri Majid mengatakan anggota IPEMI yang terkait dengan produksi atau penjualan alat peraga kampanye tidak begitu merasakan penurunan terhadap omzet. Karena tiap anggota dibantu keunggulan produknya, pewarnaan produk dan harga sangat bersaing. Bahkan bisa disesuaikan dengan kemampuan konsumen. “Bahkan untuk videotron, anggota kami kewalahan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Malah berencana menambah titik videotron di Kota Padang dan kota lainnya di Sumbar,” ujar dosen yang banyak memotivasi mahasiswanya menjadi pengusaha (entrepreneur).
Sementara pengusaha makanan ringan yang tergabung dalam Koperasi Anak Nagari Minangkabau, Ratna Yulis menyebutkan omsetnya menurun sejak covid-19. Sehingga hanya mampu memenuhi permintaan pelanggan/toko oleh-oleh tertentu saja.
Rafdinal, produsen Rendang Zahra yang juga dari Koperasi Anak Nagari Minangkabau menyebutkan kendala utama adalah pemasaran. Dia sangat berharap DPD RI dapat mendorong pemerintah agar memberi perhatian lebih terhadap UMKM.
Selain pemasaran, harga bahan yang melambung hingga 40 persen dikeluhkan oleh pengusaha kuliner, Yanti. Dia juga berharap kelancaran arus transportasi lebih diperhatikan lagi. (*)
SIARAN PERS
Ketua Badan Kehormatan DPD RI
Selasa, 30 Januari 2024
0 Komentar